Dalam pelaksanaaannya, NDC Adaptasi memerlukan koordinsasi antar kelembagaan. Kelembagaan yang terlibat dalam NDC terbagi menjadi 6 (enam) kelompok dengan kontribusi yang berbeda untuk setiap kelompok. Kelima kelompok tersebut yaitu: (1) Pemerintah Pusat, (2) Pemerintah Daerah, (3) Swasta (4)LSM/NGO, (5) Perguruan Tinggi, dan (6) Mitra Pembangunan. Dalam menjalankan koordinasi untuk melaksanakan NDC, Pemerintah Pusat (Party Stakeholders) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, NGO, Perguruan Tinggi dan Swasta serta Mitra Pembangunan (Non-party Stakeholders). Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dan Swasta sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah K/L teknis.

KLHK sebagai National Focal Point berperan sebagai koordinator implementasi NDC terkait target pengurangan emisi dan kebijakan perubahan iklim, bekerjasama dengan berbagi K/L serta pemangku kepentingan lainnya seperti mitra pembangunan, swasta, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan NGO. KLHK juga perlu untuk bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan dalam hal pengkoordinasian strategi implementasi NDC terkait dengan target capaian pembangunan nasional dan penandaan anggaran. Implementasi NDC dalam pelaksanaannya dilakukan oleh K/L sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dapat saling bekerjasama antar K/L melalui koordinasi KLHK dan Bappenas.

Selain peran penting dari berbagai K/L, beberapa dukungan dan peran dapat dilakukan oleh Non-Party Stakeholders dalam upaya penyertaan sumber daya, penerapan praktik terbaik, penelitian & kajian, serta inovasi teknologi. Hal ini penting dilakukan karena untuk mencapai target NDC perlu aksi dari berbagai lapisan hingga ke tingkat tapak. Oleh karena itu berbagai bantuan teknis dari Non-Party Stakeholders sangat diperlukan dalam mengimplementasaikan strategi-strategi NDC.